BIMA, LINTASRAKYATNTB.COM – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tonda, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, telah merekomendasi pencopotan jabatan Sekretaris Desa Tonda. Rekomendasi telah disampaikan ke Kades pada 29 Juli dan kepada Inspektorat pada 30 Juli 2025.
Tidak henti di situ, BPD sampaikan kembali ke Inspektorat pada Agustus 2025, karena surat pertama sudah terbakar bersama Kantor Inspektorat dan alhamdulillah sudah diproses. Namun, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat belum kunjung keluar hingga sekarang.
Dua rekomendasi dikeluarkan BPD, karena Sekdes diduga kuat menyalahgunakan wewenang dengan enteng mengambil kebijakan yang prinsipil dan strategis saat menjabat sebagai PLT akibat Kades menghadiri wisuda anaknya di luar daerah selama seminggu kala itu.
“Tindakan Sekdes memerintahkan seluruh Kepala Dusun untuk mendata warga dan mengumpulkan uang Rp50 ribu hingga Rp150 ribu dijanjikan program bedah rumah dan akan direalisasikan pada Juni 2025, yang ternyata program tersebut fiktif dan sumbernya tidak jelas, yang olehnya Sekdes tidak melaporkan ke Kades sampai hari ini,” kata Ketua BPD, Baharudin kepada Lintasrakyatntb.com Kamis (11/9).
Untuk saat sekarang, BPD masih fokus terhadap rekomendasi tersebut dan eksistensi selanjutnya tentu akan mengarah ke tindakan yang berdampak buruk untuk Kades, bisa berujung pemakzulan Kades. “Nanti arahnya seperti itu, sekarang kita masih memantau perkembangannya,” ujarnya.
Perlu diketahui seksama, PLT Kades tidak berhak dan berwenang untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang prinsipil dan strategis, seperti yang menyangkut program-program membebankan uang negara, baik melalui APBN, APBD I, maupun APBD II, melainkan pengurusan administrasi masyarakat secara cepat, tepat, dan prima, bukan menetapkan paket proyek program yang masuk di desa.
“Prinsipnya PLT tidak berhak dan berwewenang bertindak di luar ketentuan yang mengaturnya,” tambah Baharudin.
Sementara itu, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tonda belum berhasil dikonfirmasi. (Habe)
