Ket : foto ilustrasi/net
BIMA, LINTASRAKYATNTB.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan mark-up harga pada Belanja Makanan dan Minuman (BMM) di 27 SKPD Pemerintah Kota (Pemkot) Bima 2024. Dugaan mark-up ini berpotensi merugikan negara sebesar Rp574 juta.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK memeriksa terhadap pertanggungjawaban realisasi Belanja Makanan dan Minuman senilai Rp3.503.071.400 miliar. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan antara harga yang tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan harga riil yang dibayarkan kepada penyedia.
BPK menemukan kelebihan pembayaran senilai Rp510.866.882 juta dan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa tidak didukung bukti senyatanya (riil) senilai Rp63.084.116 juta. BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Bima untuk memulihkan kelebihan pembayaran senilai Rp573.950.998 juta dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
Kelebihan pembayaran tersebut tersebar di 27 SKPD, termasuk:
– Bappeda*: Rp61.431.630 juta
– Kominfo*: Rp2.842.000 juta
– Dikes*: Rp91.514.055 juta
– DPPKB*: Rp11.581.386 juta
– DLH*: Rp19.827.373 juta
– .Dinas Pertanian*: Rp33.697.084 juta
– Perkim*: Rp1.233.632 juta
– Bagian Hukum (Setda)*: Rp1.925.263 juta
– Bagian Ekonomi (Setda)*: Rp15.978.800 juta
– Dinas Pariwisata*: Rp26.672.547 juta
– BPBD*: Rp7.492.928 juta
– BPKAD*: Rp1.969.479 juta
– Kesbangpol*: Rp13.640.160 juta
– PUPR*: Rp5.074.020 juta
– Disnaker*: Rp13.327.379 juta
– DPMPTSP*: Rp212.857 juta
– Dinas Perikanan*: Rp2.562.344 juta
– Satpol PP*: Rp4.978.763 juta
– Bagian Umum (Setda)*: Rp2.182.821 juta
– Bagian Kesra (Setda)*: Rp3.518.096 juta
– Setwan*: Rp2.789.459 juta
– BKPSDM*: Rp6.955.568 juta
– Dinas Perpus*: Rp13.256.656 juta
– Kelurahan Sambinae*: Rp3.175.149 juta
– Kelurahan Mande*: Rp983.455 ribu
– DP3A*: Rp93.990.453 juta
– Dikpora*: Rp131.144.659 juta
Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, H Mahfud, membenarkan temuan BPK dan menyatakan bahwa Pemkot Bima telah mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah.
“Bukan dimark-up. Sudah kami selesaikan (mengembalikan) ke kas daerah. Tadi kita juga rapat kaitan temuan BPK. Kominfo sendiri setor sejak bulan lalu,” ujarnya via WhatsApp. (man)
