Akademisi Prof Muradi menyatakan, bahwa presiden seharusnya memiliki ideologi politik untuk menjalankan kepemimpinan yang demokratis. Jangan merasa diberi cek kosong oleh rakyat untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan sembarangan dengan bebasnya.
Muradi mengatakan, bahwa presiden harus tunduk pada konsitusi. Sistem konsitusi tersebut memiliki ideologi demi kepentingan demokrasi yang sehat.
“Seharusnya politik tetap ada ideologi, penting untuk disampaikan bahwa politik harus memiliki ideologi, bukan kemudian karena semata-mata baik, populis kita mendukung penuh, waktu misalnya saya a ikut perdebatan tiga peridoe, perpanjangan, kami jelas menolak, kami konstitusi. Kayak itu pun kita semata-mata tidak memberikan previleage atau cek kosong ke presiden,” ujar Profr Muradi dalam 33 Jam Live Podcast Gerakan Aktivis 98, Selasa (13/2/2024).
Dia mengingatkan, juga bahwa ada garis yang memang boleh dilalui dan tidak boleh. Dan ini yang akhirnya presiden harus patuh pada konstitusi, harus memiliki ideologi politik yang lebih menanamkan soal keindonesiaan.
“Hari ini, pasca Oktober 2023, kami tak menangkap itu. Dia hanya mementingkan maunya sendiri dan kami tak mengenal dia lagi sekarang. Sekarang kan kita tidak melihat langkah-langkah yang dilakukan untuk memperkuat demokrasi. Tidak terlihat demokrasi yang terbebas dari KKN, tidak bisa dikendalikan oleh publik. Dan itu yang tidak terlihat dari pak Jokowi yang sebelumnya,” tandasnya.
sumber: https://nasional.okezone.com/read/2024/02/13/337/2969774/pengamat-sebut-presiden-harus-punya-ideologi-politik-dan-tunduk-konstitusi
