Endri
MATARAM, LINTASRAKYATNTB.COM – Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Demokrasi (DPC AMPPID) dengan tegas menolak kritik ngawur yang menuding Muh. Erwin, Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, terlibat dalam jual beli kelulusan PPPK Paruh Waktu 2025. Menurut Ketua DPC AMPPID, Endri, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar dan berpotensi merusak reputasi lembaga legislatif.
“Kami menolak segala bentuk fitnah dan kritik yang tidak berdasar. Apa yang dituduhkan hanyalah isu liar tanpa bukti,” tegas Bung Endri dalam keterangannya, Senin (15/9).
AMPPID menyerukan agar semua pihak lebih bijak dalam menyampaikan kritik dengan mengedepankan data dan fakta, bukan sekadar opini yang menyesatkan. Mereka juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi sesat yang dapat menimbulkan keresahan.
“Jika ada pihak yang benar-benar memiliki bukti, silakan tempuh jalur hukum, jangan hanya melempar isu tanpa tanggung jawab,” sambungnya.
DPC AMPPID menegaskan komitmennya mendukung jalannya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat. Dengan pernyataan resmi ini, AMPPID berharap isu liar terkait jual beli kelulusan PPPK Paruh Waktu yang menyeret nama Muh. Erwin bisa dihentikan dan tidak lagi dijadikan bahan politisasi yang merugikan banyak pihak. (*)
