MATARAM, LINTASRAKUATNTH.COM– Hmi MPO Cabang Mataram akan turun unjuk rasa (Unras) besar-besaran di depan Kantor Polisi Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu (1/7/2024) pagi.
Korlap Sudirman mengatakan, aksi tersebut menuntut Kapolda NTB untuk meminta maaf secara terbuka di seluruh kader Hmi atas tindakan represif anak buahnya terhadap tiga aktivis Hmi hingga mengalami luka, atribut organisasi, dan perangkat pengeras suara (Soundsystem) rusak saat aksi di depan Kantor Gubernur NTB pada 2 April lalu.
Menurut Sudirman, aksi ini merupakan sebagai wujud nyata keberpihakan kader-kader bangsa untuk mengawal proses berjalannya demokrasi di level daerah juga sebagai perwujudan nyata kebebasan berekpresi berdasarkan amanah konstitusi UUD 1945 Pasal Pasal 28E dan tidak bisa dihalangi apalagi diperlukan dengan segala bentuk tindakan represif oknum polisi terhadap tiga aktivis Hmi hingga mengalami luka, atribut organisasi dirobek dan perangkat pengeras suara (Soundsystem) dirusak saat aksi itu berlangsung.
“Aksi Unras adalah kewajiban mutlak bagi negara melindunginya dan bukan justru ditindak secara membabi-buta oleh oknum polisi agar membungkam gerakan demokrasi,” katanya kepada wartawan, Kamis (27/6).
Sudirman menjelaskan, tindakan represif oknum aparat kepolisian itu sudah dilaporkan di Propam Polda NTB oleh Hmi MPO Cabang Mataram dengan bukti-bukti dokumentasi serta video tindakan. Mirisnya, tindakan yang tidak mencerminkan nurani manusiawi itu tidak hanya kali ini, namun kerap terjadi dan belum ada satu pun yang diproses tuntas.
“Bayangkan saja, kasus represif Mei 2024, belum ada kepastian hukum hingga sekarang,” ujarnya.
Kapolda dan Propam, kata dia, apatis dalam menindak lanjuti laporan atas tindakan anak buahnya dan ini menjadi ancaman tersendiri bagi demokrasi. Sebab, institusi kepolisian yang harusnya sebagai penegak hukum mengawal dan menjamin terselenggaranya hak kemerdekaan berpendapat dalam balutan konstitusi, kini berubah menjadi momok yang menakutkan bagi aktivis pejuang demokrasi.
Kendati begitu, sambungnya, sebagai generasi bernalar kritis dan berideologi negara atas ketimpangan-ketimpangan yang muncul di daerah, tetap menjadi garda dalam menyuarakan kemerdekaan walau dihantui dengan segala bentuk tindakan oknum aparat yang terkesan upaya mempermulus konspirasi busuk dengan penguasa tertentu.
“Kami dengan satu komitmen yang kokoh meminta pertanggungjawaban Kapolda NTB agar segera meminta maaf secara terbuka terhadap seluruh kader HMI,” tegasnya.
Dia menambahkan, Hmi turun secara besar-besaran karena menilai tindakan represif dikutuk dan dikecam. Selain bertentangan dengan hukum di Bumi Pertiwi tercinta ini, juga mencoreng nilai dan semangat presisi dan humanis Polri. Terlebih memangkas demokrasi sehingga perlu dievaluasi dan dibenahi secara serius.
“Negara harus diisi oleh SDM yang berkompeten guna menjamin terselenggaranya proses demokrasi yang berkualitas sampai di ruang-ruang lokal. Bukan diisi oleh sosok oknum polisi yang bermental preman liar demi secangkir kopi,” pungkasnya. (Habe)
