MATARAM, LINTASRAKYATNTB.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram mendesak Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Kapolda NTB karena menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Nusa Tenggara Barat (NTB), potensi terjadinya konflik masyarakat semakin tinggi.
“Tolong Kapolri valuasi kinerja Kapolda NTB yang hari ini tidak mampu memberikan dan memastikan langkah-langkah strategis dalam mencegah potensi Konflik pada Pilkada di NTB yang kami cintai ini,” ujar Fendi dalam orasinya depan Kantor Polda NTB pada Senin (4/10).
Menurut Fendi, potensi konflik pada pesta rakyat (demokrasi) tidak boleh dipandang sepele oleh pihak aparatur kepolisian di NTB, mengingat pemilihan-pemilihan sebelumnya, pembakaran TPS, kantor camat menjadi catatan dan bahan evaluasi tersendiri yang semestinya dibentuk langkah mitigasi sebagai antisipasi oleh Kapolda NTB dalam menjaga keamanan Pilkada serentak di Wilayah NTB.
Detik-detik dilaksanakannya Pilkada serentak di NTB, kembali terjadi konflik antar pendukung Paslon di Kabupaten Bima berujung pemboikotan jalan negara di Cabang Bolo, Kecamatan Madapangga.
Ini membuktikan seolah-olah Kapolda NTB abai dan tidak serius menjamin keberlangsungan keamanan Pilkada. Sementara wewenang dan distribusi anggaran negara untuk menjamin keamanan Pilkada terus mengalir di tiap pergantian bulan. Sebab, negara memposisikan lembaga kepolisian untuk fokus pada keamanan, guna menciptakan iklim Pemilu apapun berjalan dengan situasi kondusif, lancar, dan sejuk untuk semua.
Jadi, dengan sikapnya seperti itu Kapolda NTB, maka patut diduga lebih fokus pada politik praktis daripada aspek keamanan wilayah dari hulu ke hilir.
“Saya menduga Kapolda Hadi Gunawan terlalu fokus pada politik praktis dan lupa akan langkah-langkah strategis guna menutup ruang konflik yang terjadi di wilayah hukumnya,” tegas Fendi. (Mifta)
