BIMA, LINTASRAKYATNTB.COM – Seorang aktivis di Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Qaidul Ilfani alias Fan, menduga Kepala SMK Amanah Madapangga, Abubakar M Ali, telah memanipulasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2020 hingga 2024. Dugaan ini muncul karena ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan realita lapangan.
Menurut Fan, manipulasi ini menyebabkan kerugian negara sekitar Rp1 miliar. Fan juga mengungkapkan bahwa laporan peserta ujian diduga fiktif karena tidak ada Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah tersebut.
“Tidak ada KBM di sekolah, tiba-tiba ada laporan hasil ujian,” ujar Fan kepada redaksi ini, Sabtu (14/6/2025). Fan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPKP) untuk mengaudit kerugian negara akibat manipulasi data tersebut dan tidak hanya mengandalkan monitoring dan evaluasi internal dinas pendidikan maupun inspektorat.
“Maaf, kami sudah tidak percaya lagi dengan tindakan mereka,” pungkas Fan.
Bantahan Kepala SMK Amanah Kecamatan Madapangga
Kepala SMK Amanah Madapangga, Abubakar M Ali, membantah dugaan manipulasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2020-2024. Menurutnya, sekolah tersebut rutin dikunjungi oleh pengawas setiap bulan untuk memantau kegiatan belajar mengajar (KBM). Abubakar menyatakan juga untuk 2023.ke bawah lancar dan sudah dipertanggungjawabkan ke Mendikbud RI.
“Kami setiap bulannya didatangi oleh pengawas untuk memonitoring. KBM kami baik-baik saja,” ujarnya, Minggu (15/6). Ia juga menyatakan kegiatan ujian sekolah telah dilaksanakan dan saat ini hanya menunggu penerbitan ijazah.
SMK Amanah Madapangga, kata Abubakar, telah mengalami masalah keuangan karena tidak menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama setahun (2024). Hal ini menyebabkan sekolah harus berhutang untuk biaya operasional agar ujian dapat berjalan lancar.
“Kami 2024 tidak menerima dana BOS-nya. Oleh karena operator kami tidak mensinkronisasikan data siswa 2024,” ungkapnya. Kepala Bidang SMK Provinsi NTB sangat prihatin dengan kondisi SMK Amanah Madapangga dan menyatakan biaya operasional sekolah harus ditanggung dengan utang agar ujian bisa berjalan dengan aman dan tertib.
Abubakar juga menjelaskan bahwa kondisi gedung sekolah sudah rusak berat dan tidak layak lagi untuk KBM. Namun, sekolah telah mengusulkan rehab melalui dana DAK dan empat lokal sudah diusulkan oleh dinas untuk direhab. “Insyaallah waktu dekat ini akan dipanggil untuk menandatangani kontrak MOU di Jakarta,” jelasnya.
Abubakar juga menambahkan bahwa untuk penerimaan siswa baru 2025/2026 dapat melalui panitia yang sudah ditugaskan. “Anak-anak bisa mendatangi panitia di sekolah,” pungkasnya. (Habe)
