Label "Pengkhianat" Tak Padamkan Semangat Jurnalis

BIMA, LINTASRAKYATNTB.COM -Lontaran tuduhan "pengkhianat" dari lingkar kekuasaan sama sekali tidak melesutkan keberanian kami. Justru sebaliknya, itu menjadi cermin teguh bahwa kami sedang bekerja secara profesional dan independen demi kepentingan publik. Menyingkap kebijakan yang berpaling dari rakyat adalah tugas mendasar sekaligus tanggung jawab moral tertinggi bagi seorang jurnalis.

Presiden boleh memiliki kekuasaan, tetapi beliau tidak memiliki hak untuk melabeli jurnalis sebagai pengkhianat.

Tudingan semacam itu bukanlah bentuk kritik, melainkan narasi menyesatkan—sebuah upaya kriminalisasi terhadap profesi yang tugas utamanya justru membongkar berbagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

Ingat, Pak! Yang kami lawan bukanlah personal penguasa, melainkan kebijakan yang membusuk, praktik korupsi, serta arogansi kekuasaan.

Konstituen utama kami bukanlah penguasa, melainkan rakyat. Pena kami tidak pernah dirancang untuk menjilat, melainkan untuk mengawasi. Dan selama ketidakadilan masih berjejak, tinta perjuangan kami tidak akan pernah kering.

Jurnalis bukanlah antek. Meski tulisan kami kerap menjadi momok bagi pemangku jabatan, kami bekerja murni berbasis fakta, berpihak pada kepentingan publik, serta berlindung di bawah payung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Tugas kami tegas dan dijamin oleh konstitusi: mengawasi kekuasaan, bukan menjadi corong kekuasaan.

Menyebut wartawan "tidak punya otak" atau "kawanan sirkus" adalah bentuk pelecehan terbuka. Ucapan sedemikian sangat tidak pantas terlontar dari pejabat publik—terlebih dari seorang pemegang kendali tertinggi negara—yang seharusnya paham betul bahwa kemerdekaan dan keberlangsungan bangsa ini tidak pernah lepas dari andil sejarah insan pers.

Jika terdapat kekeliruan dalam pemberitaan, hukum telah menyediakan mekanismenya secara beradab. Gunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Jika masih belum puas, adukan ke Dewan Pers. Salurannya jelas dan konstitusional. Jangan justru membalasnya dengan hinaan yang merendahkan profesi yang menjadi pilar keempat demokrasi ini.

Menyematkan label "pengkhianat" kepada jurnalis hari ini sama saja dengan menuduh kami bersalah hanya karena menyuarakan kebenaran yang terasa tidak nyaman di telinga penguasa.

Demokrasi hidup dan bernapas dari kebebasan pers. Tanpa pers yang merdeka, korupsi akan tumbuh subur dalam ruang-ruang gelap. Tanpa pers yang kritis, kebijakan yang ugal-ugalan tidak akan pernah terkoreksi. Tanpa pers, hak-hak publik akan terus digelapkan. Menyerang pers, pada hakikatnya, adalah menyerang jantung demokrasi itu sendiri.